Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam rangka pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan aparatur negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Namun Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
- Menteri di kementerian;
- Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- Gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.
Bunyi Pasal 3 ayat (3) PP Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.
Manajemen PNS itu meliputi:
- penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- Pengadaan;
- Pangkat dan Jabatan;
- Pengembangan karier;
- Pola karier;
- Promosi;
- Mutasi;
- Penilaian kinerja;
- Penggajian dan tunjangan;
- Penghargaan;
- Disiplin;
- Pemberhentian;
- Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- Perlindungan.
Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, meliputi kebutuhan jumlah dan jenis:
- Jabatan Administrasi (JA);
- Jabatan Fungsional (JF);
- Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
Adapun penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran. Untuk itu, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkan analisis Jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan dilakukan per jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usul dari:
- PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi Pusat;
- PPK Instansi Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.
Untuk kebutuhan PNS secara nasional, menurut PP ini, ditetapkan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara) pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara).
Penyelenggaraan PNS
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 itu menegaskan, untuk menjamin kualitas PNS, pengadaan PNS dilakukan secara nasional.
Dalam PP ini, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
- Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
Pasal 23 ayat (2,3) PP No. 11 Tahun 2017 :Batas usia sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan bagi Jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Presiden.
Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud terdiri atas 3 (tiga) tahap:
- Seleksi administrasi;
- Seleksi kompetensi dasar;
- Seleksi kompetensi bidang.
Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN, dan akan menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu.
Ccalon PNS yang telah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengadaan PNS, menurut PP ini, merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan:
- Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana;
- Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JF ahli pertama dan JF ahli muda;
- Jabatan Fungsional Keterampilan, khusus pada JF pemula dan terampil.
Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilakukan melalui tahapan:
- Perencanaan;
- Pengumuman lowongan;
- Pelamaran;
- Seleksi;
- Pengumuman hasil seleksi;
- Pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS;
- Pengangkatan menjadi PNS.
Demikian informasi berkenaan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), semoga informasi ini membantu dan berguna bagi rekan-rekan yang mengharapakan akan mendaftar PNS.
Informasi ini dikutip dari sumber : www.menpan.go.id/